Berita Terkini

Maumere, kab-sikka.kpu.go.id-  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka menerima Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik dengan kategori sebagai Badan Publik Vertikal Cukup Informatif, pemberian penghargaan ini dilakukan dalam acara peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi NTT, dan berlangsung di Aula El Tari Kupang, Kamis (11/11). Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT, Agustinus Lede Bole Baja dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemberian penghargaan merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberian penghargaan dilakukan untuk badan publik vertikal dan di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi NTT. Pemberian penghargaan ini melewati beberapa tahapan yakni para komisioner Komisi Informasi melakukan supervisi monitoring guna melihat langsung pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada badan publik, pengisian kuisioner terkait keterbukaan informasi publik pada badan publik dan pelaporan pengelolaan PPID yang disampaikan ke Komisi Informasi Provinsi NTT. Untuk diketahui penerimaan piagam penghargaan ini diwakili oleh pelaksana pada KPU Provinsi NTT, Agatha M. Sukmasari Woda, yang diserahkan oleh Anggota Komisi Informasi NTT, Maryanti L. Adoe. (hupmas/*)

Maumere, kab-sikka.kpu.go.id-  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka  hari Selasa (2/11/21) dan Rabu (3/11/21) berkunjung ke kantor Partai Politik peserta Pemilu 2019. Kunjungan ini selain untuk silahturahmi, juga untuk mengecek alamat kantor dan sejumlah hal lain. KPU Sikka membentuk 4 Tim terdiri dari komisioner, pejabat struktural dan staf masing-masing berkunjung ke 4 parpol. Tim 1 dipimpin Yohanes Krisostomus Feri berkunjung ke PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PKB. Tiga Parpol sudah dikunjungi, sementara PDIP meminta ditunda ke Selasa (9/11/21). Tim 2 dipimpin Herimanto berkunjung ke partai Nasdem, Garuda, Berkarya, dan PKS. Tim 3 dipimpin Jupri berkunjung ke Partai Perindo, PPP, PSI dan PAN. Tim 4 dipimpin Elsy Puspasari Kusuma Putri berkunjung ke Hanura, Demokrat, PBB, dan PKPI. PKPI dan PAN juga meminta kunjungan ditunda. PKPI minta dijadwalkan  hari Senin (8/11/21), sementara PAN masih mencari waktu yang tepat. “Kunjungan ini merupakan monitoring biasa untuk mengecek apakah kantor partai masih di alamat semula atau sudah pindah. Selain itu, apakah pengurusnya sudah diganti atau masih tetap. Soal struktur partai, apakah sudah ada PAC di semua kecamatan. Lalu keanggotaan partai, apakah ada yang pindah ke partai lain,” kata Ketua KPU Sikka, Yohanes Krisostomus Feri. “Selain beberapa hal di atas, kita juga mendengarkan apakah ada usul saran dari parpol, khususnya berkaitan dengan penataan Dapil, mengingat isu ini cukup ramai diperbincangkan di Medsos,” tambah Feri.  (hupmas/*)

Maumere, kab-sikka.kpu.go.id- Sampai Triwulan III, jumlah pemilih di Sikka  naik menjadi 205.253 pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki 94.735 dan pemilih perempuan 110.518. Demikian disampaikan Juru Bicara KPU Sikka, Herimanto, SH. dalam release media, Kamis, (30/09/2021) setelah KPU Kabupaten Sikka melaksanakan Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan, (Rabu, 29/09/2021) di Aula Kantor KPU Kabupaten Sikka. “Rapat Koordinasi ini dipimpin, Ketua KPU Sikka, Yohanes Krisostomus Feri dan dihadiri 4 komisioner, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sikka, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sikka, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sikka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sikka, utusan partai politik tingkat Kabupaten Sikka, Sekretaris KPU Sikka, Kasubbag dan staf,”  papar Herimanto. Lebih lanjut, Herimanto menjelaskan, jumlah pemilih sampai Triwulan Ke III, mengalami penambahan sebanyak 1.119 pemilih dari data pada Triwulan II sebanyak 204.134 pemilih yang terdiri atas 567 pemilih laki-laki (setelah dikurangi 107 pemilih TMS laki-laki)  dan 552 pemilih perempuan (setelah dikurangi 56 pemilih TMS Perempuan) yang dibacakan secara bergantian, Ketua Divisi Program Dan Data, Elsy Puspasary Kusuma Putri, SE, dan Ketua Divisi Parmas, Yuldensia Theresiana Hesty, SE. Menurut Herimanto, Ketua KPU Sikka, Yohanes Krisostomus Feri dalam Rapat Kordinasi juga menjelaskan, terhadap rekomendasi Bawaslu perihal daftar pemilih dengan ganda identik sebanyak 99 pemilih sudah diperbaiki. Sementara Disdukcapi Sikka turut menanggapi  beberapa masukan dan saran dari partai Politik, bahwa Disdukcapil juga ke depan akan melaksanakan program jemput bola di setiap kecamatan/desa khusus pemilih yang telah meninggal dunia untuk mendapatkan akta kematian.(hupmas/*)

Maumere, kab-sikka.kpu.go.id- Pemilih baru di Sikka selama bulan Agustus 2021 bertambah sebanyak 550 orang, sedangkan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 48 orang. Dengan penambahan ini, maka jumlah pemilih di Sikka mencapai 205.058 yang terdiri dari laki-laki 94.636 dan perempuan 110.422. Sementara jumlah pemilih pada bulan Juli lalu sebanyak 204.556 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 94.379 dan perempuan 110.177. Demikian hasil Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Selasa (31/8/2021). Rapat yang dipimpin Ketua KPU Sikka, Yohanes Krisostomus Feri ini dihadiri para komisioner, Sekretaris dan para Kasubbag KPU Sikka. Perlu diketahui, pemilih baru paling banyak berasal dari Kecamatan Talibura sebanyak 80 pemilih, menyusul Alok sebanyak 63 orang dan Waigete sebanyak 55 orang. Sementara pemilih TMS paling banyak berada di Kecamatan Alok Timur sebanyak 10 orang, Alok 7 orang dan Hewokloang 4 orang. (hupmas/*)

Maumere, kab-sikka.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka, Senin (30/8/2021) melakukan koordinasi dengan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos guna mendapatkan data-data pendukung untuk keperluan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilihan Umum 2024 mendatang. Langkah ini dilakukan KPU Sikka setelah mendapat perintah dan arahan dari KPU Provinsi NTT melalui surat tanggal 23 Agustus 2021.  Dalam pertemuan itu, Ketua KPU Sikka Yohanes Krisostomus Feri menjelaskan, untuk persiapan penataan Dapil, KPU memerlukan data perkembangan wilayah administrasi. Apabila terdapat pemekaran kecamatan, desa/kelurahan pasca Pemilu tahun 2019 maka perlu ada data dukung seperti paraturan daerah atau SK bupati tentang pembentukan wilayah administrasi dimaksud. Selain data perkembangan wilayah, KPU juga memerlukan data kependudukan yang disebut DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan). Data terakhir ini akan diperoleh dari Kemendagri melalui KPU RI sebelum tahapan penataan Dapil dimulai yaitu 16 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu. Sementara Ketua Divisi Teknis KPU Sikka, Jupri, S.E. menjelaskan, dalam penataan Dapil sesungguhnya KPU Sikka hanya sebagai fasilitator dari usulan-usulan pemekaran dari tokoh masyarakat, pemerintah dan juga partai politik.  “Kita akan melakukan sosialisasi soal aturan-aturan dan prinsip penataan Dapil kepada para tokoh masyarakat, partai politik, ormas, mahasiswa dan elemen masyarakat lain guna mendapat masukan. Bisa saja nanti kita mengusulkan lebih dari empat, hanya saja harus mempunyai argumen yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip penataan  Dapil,” jelasnya. Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos pada kesempatan ini, merespon baik maksud dan tujuan kedatangan KPU Sikka dan berjanji akan memenuhi kebutuhan yang diminta segera mungkin. Saat ini katanya, ada 34 desa dalam proses pemekaran. “34 desa ini sudah ada SK Bupatinya dan sedang menunggu proses final di Kemendagri,” kata Bupati Sikka, yang akrab disapa Roby ini. Untuk diketahui, pada Pemilu 2019 lalu, Kabupaten Sikka terbagi dalam 4 Dapil. (hupmas/*)

Maumere, kab-sikka.kpu.go.id- Dalam rangka penyebarluasan informasi kepada publik, maka peranan website dari setiap satuan kerja (satker) KPU menjadi penting, hal ini mengingat KPU merupakan Lembaga Pemilu yang tetap bekerja meskipun diluar tahapan Pemilu. Maka dari itu KPU dalam setiap berkegiatan harus melibatkan peranan kehumasan agar informasi terkait kelembagaan maupun kepemiluan dapat terpublikasi dengan baik. Demikian disampaikan Ketua KPU RI, Ilham Saputra dalam pembukaan Sosialisasi Penataan Website KPU yang dilakukan secara daring, Jumat (20/8) yang diikuti oleh seluruh Satker KPU se-Indonesia. Lebih lanjut dia menyampaikan, “KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus melakukan penataan kembali terkait website maupun email lembaga agar terbentuk suatu pola yang menjadi ciri khas lembaga KPU itu sendiri sehingga menjadi mudah diidentifikasi apabila terjadi peretasan website maupun akun media sosial lainnya”. “Website juga menjadi penting karena selain bertujuan menyebarluaskan informasi, namun webiste juga garda untuk menangkal berita hoax yang beredar dimasyarakat terkait kelembagaan KPU maupun kepemiluan” tambahnya. Selain itu Anggota KPU RI, Viryan selaku Ketua Divisi Data dan Informasi, menegaskan agar KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melakukan migrasi web template agar segera bersurat ke KPU RI khususnya Pusdatin sekaligus juga berkoordinasi dengan KPU Provinsi agar dapat dilakukan proses migrasi menggunakan template KPU sehingga tampilan website KPU seluruh Indonesia lebih seragam dan sama operasionalnya antara web satker dan web KPU RI, agar mudah dalam mengelola mitigasi apabila terjadi serangan”, ujar Viryan Turut hadir memberikan arahan Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Arief Budiman yang mengaskan tentang pengelolaannya keamaan akun harus tetap dijaga, Penyebarluasan informasi termasuk konten dari setiap satker KPU harus terus diupdate dan konten yang informasikan tidak hanya menarik tetapi bisa diikuti dan diterapkan pesannya oleh pembaca. Untuk diketahui sebagai upaya lebih memaksimalkan penyebaran informasi menuju Pemilu dan Pemilihan serentak 2024, KPU RI telah menyiapkan template website untuk digunakan oleh seluruh satker KPU provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berdasarkan data per 25 Juni 2021 total dari 548 satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebanyak 40 satker yang sudah menggunakan template website KPU. Selebihnya 337 satker yang masih menggunakan template website sendiri, 158 satker yang masih kosong dan belum ada website di KPU dan sisanya sebanyak 6 satker yang hanya meminjam domain kpu.go.id. (hupmas*/)